OPINI: Jamal, Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lampung
BANDARLAMPUNG – Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari keberhasilan pelaksanaan pemilu atau tingginya partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin. Lebih dari itu, kualitas demokrasi juga tercermin dari bagaimana sebuah bangsa menyikapi kritik, menghormati perbedaan pendapat, serta membangun ruang dialog yang beradab. Di negara demokrasi, kritik bukanlah ancaman, melainkan bagian dari mekanisme untuk memperbaiki kebijakan, mengoreksi kekurangan, dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
Belakangan ini, ruang publik justru memperlihatkan fenomena yang patut menjadi perhatian bersama. Tidak sedikit kritik yang disampaikan oleh masyarakat, jurnalis, wartawan, reporter, akademisi, pengamat, aktivis organisasi masyarakat sipil, maupun berbagai elemen lainnya dibalas dengan narasi yang tidak mencerminkan semangat demokrasi. Ada yang menyuruh pengkritik untuk pindah ke negara lain, seolah-olah mencintai Indonesia hanya boleh dilakukan dengan cara memuji. Bahkan, lebih memprihatinkan lagi, muncul berbagai sebutan yang bernada menghina dan merendahkan martabat seseorang.
Fenomena tersebut tentu tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Sebab, ketika kritik dibalas dengan penghinaan, maka yang sedang dipertontonkan bukanlah kekuatan argumentasi, melainkan kelemahan dalam menerima perbedaan. Demokrasi tidak pernah mengajarkan bahwa setiap kritik harus dibalas dengan kebencian. Justru demokrasi memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pandangan secara bebas, bertanggung jawab, dan tetap menghormati hak orang lain.
Sebagai Pengurus KNPI Lampung, saya memandang bahwa kritik merupakan bagian penting dari proses pembangunan bangsa. Tidak ada pemerintahan, lembaga, organisasi, maupun individu yang sepenuhnya sempurna. Selalu ada ruang untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan secara konstruktif semestinya dipandang sebagai masukan yang berharga, bukan sebagai serangan pribadi.
Dalam sejarah pembangunan bangsa, berbagai kemajuan sering kali lahir dari keberanian masyarakat menyampaikan kritik. Pers yang independen, akademisi yang objektif, organisasi masyarakat sipil yang aktif, serta masyarakat yang peduli telah banyak memberikan kontribusi melalui gagasan, hasil penelitian, maupun pengawasan terhadap kebijakan publik. Mereka menjalankan fungsi kontrol sosial yang menjadi salah satu unsur penting dalam negara demokrasi.
Karena itu, apabila terdapat kritik yang dianggap tidak tepat, jawaban terbaik bukanlah dengan mencaci, memberi label negatif, ataupun menyerang identitas pribadi pengkritik. Jawaban terbaik adalah menghadirkan data, fakta, kajian ilmiah, serta argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai sendiri mana pendapat yang lebih kuat berdasarkan bukti, bukan berdasarkan emosi.
Kita juga perlu menyadari bahwa media massa memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi. Jurnalis, wartawan, reporter, dan insan pers bekerja untuk menyampaikan informasi kepada publik, melakukan verifikasi fakta, serta menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Demikian pula akademisi yang memberikan kajian ilmiah, pengamat yang menyampaikan analisis, serta organisasi masyarakat sipil yang mengawal berbagai isu publik. Perbedaan pandangan terhadap hasil kerja mereka tentu merupakan hal yang wajar, tetapi penghinaan terhadap profesi ataupun pribadi mereka bukanlah cara yang mencerminkan kedewasaan berdemokrasi.
Demokrasi tidak akan berkembang apabila ruang publik dipenuhi budaya saling merendahkan. Ketika seseorang memilih untuk menghina daripada berdiskusi, sesungguhnya yang hilang bukan hanya kualitas percakapan, tetapi juga kesempatan untuk menemukan solusi atas persoalan yang sedang dihadapi bersama. Padahal, Indonesia membutuhkan lebih banyak dialog yang produktif dibandingkan pertengkaran yang hanya menguras energi.
Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia. KNPI sebagai wadah kepemudaan memiliki semangat untuk membangun persatuan, memperkuat literasi demokrasi, serta menumbuhkan budaya diskusi yang sehat. Perbedaan pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk saling membenci. Sebaliknya, keberagaman gagasan harus menjadi modal untuk menghasilkan kebijakan yang semakin baik dan berpihak kepada masyarakat.
Kebebasan berpendapat memang dijamin oleh konstitusi. Namun, kebebasan tersebut juga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kritik hendaknya disampaikan dengan santun, berbasis fakta, serta mengedepankan solusi. Di sisi lain, mereka yang menerima kritik pun perlu menunjukkan sikap yang sama, yakni menjawab dengan kepala dingin, menghormati perbedaan, dan menghindari ujaran yang merendahkan martabat orang lain.
Indonesia dibangun di atas fondasi persatuan dalam keberagaman. Bangsa ini akan semakin kuat apabila setiap perbedaan pendapat dipandang sebagai kekayaan intelektual, bukan ancaman. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipertemukan melalui dialog yang rasional dan saling menghormati. Dengan cara itulah demokrasi dapat tumbuh menjadi lebih dewasa.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang paling keras berbicara, melainkan oleh siapa yang mampu menghadirkan argumentasi yang paling kuat, data yang paling akurat, dan solusi yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Oleh sebab itu, marilah kita membangun budaya diskusi yang sehat, menjunjung tinggi etika, menghargai profesi dan martabat setiap warga negara, serta menjadikan kritik sebagai sarana evaluasi untuk memperkuat bangsa.
Karena bangsa yang besar bukanlah bangsa yang anti terhadap kritik, melainkan bangsa yang mampu menjadikan setiap kritik sebagai energi untuk terus berbenah, memperbaiki diri, dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik.
Opini: Jamal, Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lampung
